Jasa Layanan Kepatuhan Perlindungan Sosial

Jasa Layanan Kepatuhan Perlindungan SosialMengubah Kepatuhan menjadi Solusi yang Saling Menguntungkan

Selama beberapa dekade terakhir, lembaga keuangan internasional (IFI) telah mengamanatkan persyaratan yang lebih ketat tentang ketentuan perlindungan sosial (dan lingkungan) kepada pemilik proyek untuk mematuhinya di hampir setiap sektor industri. Beberapa contoh yang harus diperhatikan: Perlindungan tenaga kerja dan lingkungan kerja, manajemen rantai pasokan, kerangka kompensasi atas pembebasan lahan, persyaratan bagi hasil yang bermanfaat, perlindungan aspek kesehatan dan keselamatan – daftar lainnya akan menyusul dan akan bertambah banyak setiap tahunnya. Bahkan ketika sebuah proyek tidak secara finansial tergantung pada pendanaan Lembaga Keuangan Internasional, ketidakkepatuhan terhadap jenis-jenis perlindungan ini memerlukan biaya yang beragam, dimulai dari rusaknya reputasi untuk memaksa ditutupnya atau dikuranginya aktivitas operasional perusahaan. Kepatuhan perlindungan sosial (baik nasional maupun internasional) adalah kunci untuk menunjukkan komitmen perusahaan untuk keberlanjutan sosial.

Di saat Kami menetapkan, melakukan dan memelihara kepatuhan sesuai dengan persyaratan perlindungan sosial pemberi pinjaman, CCCS akan melayani Anda dengan baik. Kami dan para rekanan kami memiliki kemahiran mengintegrasikan persyaratan perlindungan internasional dengan persyaratan peraturan nasional secara keseluruhan berjalan mulus, dan memberikan peningkatan kapasitas staf proyek sehingga pengelolaan dampak sosial dapat ditangani secara proaktif.

Jasa Layanan Kepatuhan Perlindungan Sosial yang CCCS dapat berikan:

  • Merancang perencananaan proyek yang menyatukan persyaratan peraturan nasional dan persyaratan perlindungan internasional dalam satu rencana terpadu, yang secara drastis mengurangi biaya pemeliharaan kepatuhan tersebut
  • Menetapkan mekanisme keterlibatan biaya secara efektif untuk menetapkan aspek Bebas, Didahulukan, Diinformasikan dan Disetujui (FPIC) dari masyarakat adat yang terkena dampak proyek, seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Kinerja IFC no. 7 dan peningkatan jumlah pelaku internasional lainnya
  • Mengembangkan dan menerapkan Rencana Aksi Pemukiman Kembali dan Kerangka Kompensasi secara penuh sesuai dengan Standar Kinerja IFC no. 5
  • Menciptakan Panduan Konsultasi Publik dan Pengungkapan Rencana serta Pedoman Keterlibatan Para Pemangku Kepentingan, Rencana Pengembangan Masyarakat Adat / Masyarakat Umum, Rencana Pelestarian Warisan Budaya dan Rencana Manajemen Migrasi yang mengikuti praktik terbaik internasional, di mana tantangan berubah menjadi peluang
  • Meningkatkan kapasitas perusahaan dan karyawan proyek dengan permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan keberlanjutan
Beberapa contoh proyek yang terpilih
Sakhalin Energy – Pengembangan Masyarakat Adat dan Prinsip Bebas, Didahulukan, Diinformasikan dan Disetujui (FPIC) (Rusia)

CCCS membantu Perusahaan Investasi Energi Sakhalin (SEIC) dalam pengembangan Masyarakat Adat dan perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahun 2005, ketika kami dikontrak untuk merancang Rencana Pembangunan Minoritas Adat Sakhalin (SIMDP). SIMDP saat ini sedang dalam fase ketiga, dan dibangun di atas perencanaan terpadu untuk mematuhi undang-undang Standar Kinerja IFC dan Negara Federasi Rusia. SIMDP, dimana CCCS terus melayani sebagai pengawas eksternal, yang dirancang melalui konsultasi publik yang luas dengan kelompok adat minoritas Sakhalin dengan menerapkan prinsip Bebas, Didahulukan, Diinformasikan dan Disetujui (FPIC) bagi perusahaan swasta pertama yang berhasil diaplikasikan. Model Sakhalin telah dipuji oleh PBB, IFC dan Bank Dunia sebagai model untuk proyek-proyek sektor swasta yang harus dipenuhi ketika operasional mereka mempengaruhi Masyarakat Adat dan Kelompok minoritas.

Proyek LNG Abadi – Konsultasi Publik dan Rencana Pengungkapan (Indonesia)

CCCS terlibat dengan INPEX Masela Ltd. antara tahun 2013 dan 2015 untuk mengembangkan dan menerapkan Konsultasi Publik dan Rencana Pengungkapan (PCDP) untuk memandu interaksi proyek Abadi dengan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya di Maluku, Indonesia. PCDP dibentuk berdasarkan padu padan komprehensif antara persyaratan Standar Kinerja IFC untuk keterlibatan pemangku kepentingan dan keterbukaan informasi dengan peraturan nasional dan lokal serta pengumpulan data secara luas di antara masyarakat yang berpotensi terkena dampak. CCCS juga bekerja sama dengan staf proyek untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk melaksanakan keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan dan menguntungkan dan bagaimana untuk merekam melalui catatan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Perusahaan Investasi Pertambangan Sagittarius (Filipina)

SMI melibatkan CCCS pada tahun 2011 untuk memberikan analisis kesenjangan antara dokumen sosial perusahaan dengan kegiatannya terhadap pemenuhan persyaratan perlindungan Kinerja IFC tentang Masyarakat Adat dan untuk memberikan "Rencana Pengelolaan Warisan Budaya" untuk menyelesaikan segala kekurangan yang terjadi. CCCS melakukan misi pelingkupan baik di kantor pusat perusahaan dan di lokasi proyek dan mengadakan konsultasi dengan para pemimpin masyarakat dan anggota masyarakat, pejabat pemerintah daerah dan staf perusahaan. CCCS menyediakan SMI dengan rekomendasi strategis dan lokakarya pelatihan yang difokuskan pada peningkatan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat adat yang terkena dampak. CCCS juga menguraikan lingkup total pekerjaan yang diperlukan untuk menerapkan program manajemen warisan budaya yang kuat.

Proyek LNG Tangguh – Program Investasi Sosial (Indonesia)

Antara 2005 dan 2010, CCCS membantu Proyek LNG Tangguh untuk mengintegrasikan isu-isu Masyarakat Adat dan kebutuhan kelompok rentan lainnya di Papua ke dalam perencanaan investasi sosial dan strateginya. Berikut rekomendasi yang diberikan CCCS, proyek yang menyatukan semua program investasi sosial dan pengelolaan dampak yang tersebar ke dalam Rencana Sosial Terpadu (ISP). ISP menjadi salah satu dasar untuk perumusan strategi proyek untuk menghindari konflik sosial antara masyarakat adat dan lainnya, dan telah dipuji oleh banyak pihak di Indonesia sebagai model yang sangat sukses.